Muara Bulian - Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Ruang Makan LPKA Kelas II Muara Bulian saat Anggota DPD RI asal Provinsi Jambi, H. M. Sum Indra, SE., MMSi., bersama Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE., melaksanakan santap siang bersama para anak binaan, Kamis (4/12/2025). Kegiatan sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap proses pembinaan yang sedang dijalani para remaja di lembaga tersebut. Kehadiran kedua tokoh tersebut memberikan kesempatan bagi anak binaan untuk berinteraksi langsung serta merasakan dukungan moral bagi perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka. Pada kesempatan itu, H. Sum Indra juga dipercaya menjadi Pembina Apel makan siang yang digelar di ruang makan utama LPKA Kelas II Muara Bulian. Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian, Kasogi, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan oleh Sum Indra dan Hesnidar Haris. Ia menilai kehadiran tokoh masyarakat memiliki dampak positif bagi motivasi anak binaan. “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Sum Indra dan Ibu Hesnidar Haris. Ini bukan sekedar makan siang, tetapi bentuk kepedulian dan dorongan positif bagi anak-anak untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik,” ujarnya. Dalam kunjungan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris turut meninjau kualitas makanan yang disajikan untuk anak binaan. Ia mengapresiasi standar penyajian yang lengkap dan seimbang, mulai dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, hingga vitamin dari sayur dan buah, serta kebersihan ruang makan yang dinilai sangat baik. Sementara itu, H.M. Sum Indra menekankan pentingnya menyediakan gizi serta suasana lingkungan yang mendukung proses pelatihan. Ia menilai pengelolaan dapur dan ruang makan LPKA Muara Bulian telah menunjukkan upaya serius dalam memastikan anak binaan memperoleh perlakuan yang layak dan manusiawi. “Pembinaan tidak hanya berbicara tentang kedisiplinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya sisi gizi dan kebahagiaan,” tegasnya. Kegiatan santap siang bersama ini diharapkan menjadi penyemangat baru bagi anak-anak binaan dalam menjalani proses pelatihan. Dukungan dari berbagai pihak diyakini mampu memperkuat kepercayaan diri mereka untuk menata masa depan yang lebih. (Rbs/Ben) *Sumber berita : g-news.id*

Muara Bulian - Kamis, 4 Desember 2025 LPKA Kelas II Muara Bulian menerima kunjungan reses dan silaturahmi dari Anggota DPD RI Perwakilan Jambi, H. M. Sum Indra, SE., MMSi. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana hangat dan dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyerap aspirasi terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain jajaran pegawai, kegiatan juga diikuti oleh peserta magang yang tengah menjalani program di LPKA Kelas II Muara Bulian. Pada sesi audiensi, para pegawai menyampaikan berbagai masukan mengenai peningkatan fasilitas pembinaan serta kebutuhan operasional lembaga. Menanggapi hal tersebut, Sum Indra menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi yang diterima sebagai bagian dari tugas pengawasan implementasi UU Pemasyarakatan. Kepala LPKA, Kasogi, juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Sum Indra dan memaparkan kondisi terkini pelaksanaan tugas serta kebutuhan strategis dalam pembinaan anak binaan. Usai audiensi, Sum Indra meninjau Taman Edukasi Ketahanan Pangan dan sejumlah fasilitas pembinaan lainnya untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kegiatan diakhiri dengan santap siang bersama anak binaan di Dapur Merdeka, dilanjutkan apel penutup dalam suasana penuh kekeluargaan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di LPKA Muara Bulian. (Rbs/Ben) *Sumber berita : sepucukjambi.id*

Jambi, 27 November 2025 – Pengurus Wilayah Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PW PMMBN) Provinsi Jambi melakukan kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jambi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk berdiskusi mengenai penguatan moderasi beragama di Provinsi Jambi sekaligus bersilaturahmi memperkenalkan pengurus baru. Rombongan PW PMMBN terdiri atas lima pengurus, yakni Muttaqin, M. Najib, Ahmad Fahlevi, Idjeni Mustiana, dan Kunto Adi. Mereka diterima langsung oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jambi, Didik Sulistyono, didampingi Kasubbag Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga, Bendriadi. “Kami berharap silaturahmi ini dapat terus terjaga dan ke depan bisa terjalin kerja sama dalam kegiatan yang akan diselenggarakan PW PMMBN,” ujar Muttaqin. Didik Sulistyono menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kantor DPD RI Provinsi Jambi sebagai rumah aspirasi masyarakat mendukung kegiatan positif para mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan penguatan moderasi beragama. “Kantor DPD RI Provinsi Jambi siap menampung aspirasi mahasiswa dan senang dapat terlibat dalam kegiatan yang direncanakan. Namun, tentu sebagai lembaga negara kami tetap mengikuti prosedur melalui penyampaian surat resmi dari organisasi,” jelas Didik. Diskusi berlangsung santai dan kondusif selama kurang lebih dua jam. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama para peserta. (Rbs/Ben)

Jambi – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kantor DPD RI Provinsi Jambi menggelar kegiatan donor darah bertajuk "Senator Peduli Donor Darah" dengan tema "Give Blood, Give Hope", pada Jumat, 3 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Jambi, Jalan Pattimura No. 100, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, ini merupakan bagian dari rangkaian acara nasional DPD RI yang diselenggarakan secara serentak di 38 kantor perwakilan provinsi. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jambi sekaligus penanggung jawab kegiatan, Didik Sulistyono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial senator kepada masyarakat. Selain donor darah, DPD RI juga mengadakan sejumlah kegiatan lain dalam rangka HUT ke-21, seperti Pemilihan Duta DPD RI, DPD RI Award, serta lomba video pendek dan esai untuk generasi Z. "Kegiatan Senator Peduli Donor Darah ini merupakan bagian dari semangat HUT DPD RI ke-21. Kami ingin menunjukkan bahwa DPD RI hadir dan peduli terhadap kebutuhan kemanusiaan," ujar Didik. Kegiatan donor darah ini sebelumnya juga telah digelar di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 1 Oktober 2025 dan diikuti oleh 150 pendonor. Sementara di Jambi, tercatat sebanyak 36 peserta mendaftar secara daring, dan 15 peserta datang langsung ke lokasi untuk mendonorkan darahnya. Acara dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan berakhir pada 11.30 WIB dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Peserta donor juga mendapatkan souvenir khusus dari DPD RI sebagai bentuk apresiasi. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Kantor DPD RI Provinsi Jambi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi. Di akhir acara, panitia dan tim medis dari PMI menyempatkan diri berfoto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan. (Rbs/Ben)

Jakarta – Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jambi, yakni Dr. Dra. Hj. Elviana, M.Si., Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, H. M. Sum Indra, S.E., MMSI., dan Dato H. Abu Bakar Jamalia menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025. Acara berlangsung di Ruang Sidang Nusantara I, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025). Senator Dato H. Abu Bakar Jamalia menyatakan sidang ini menjadi momentum untuk melahirkan pemikiran strategis dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mempererat sinergi antar lembaga negara. “Semoga aspirasi masyarakat Jambi yang telah saya serap selama ini dapat terus diperjuangkan di tingkat nasional, terutama di bidang pembangunan daerah, pemerataan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Abu Bakar menambahkan, kegiatan ini juga penting untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan memperkuat komitmen konstitusional demi kemajuan bangsa. “Mari kita bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, dan bekerja dengan hati demi Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Jayalah Indonesia, majulah Jambi tercinta,” kata dia. (RBS/Ben)

Tungkal, Jambi – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 berlangsung meriah. Anggota DPD RI Dato’ H. Abu Bakar Jamalia bersama H. M. Sum Indra menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tanjabbar, Minggu (10/8/2025), sekaligus menyampaikan harapan dan doa untuk kemajuan daerah. Paripurna HUT Tanjabbar dihadiri pejabat daerah dan pusat. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Hamdani, SE, didampingi Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, Wakil Ketua DPRD H. Muh. Sjafril Simamora, SH, Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., serta Wakil Bupati Dr. H. Katamso SA, SE, ME. Ketua DPRD Hamdani menyebut, peringatan hari jadi ini merupakan momentum istimewa yang rutin diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan sejarah dan pencapaian daerah. Tanjabbar raih opini WTP tujuh kali berturut-turut. Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa di usia ke-60 ini, Kabupaten Tanjabbar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak tujuh kali berturut-turut. Capaian tersebut, kata bupati, menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Harapan dan doa dari Senator Jambi. Pada kesempatan itu, Abu Bakar Jamalia mengucapkan selamat hari jadi dan mengapresiasi perjalanan enam dekade Tanjabbar sebagai sejarah panjang yang penuh perjuangan dan pengabdian. “Saya berharap di usia ke-60 ini, Tanjung Jabung Barat semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan tetap menjaga nilai budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan,” ujarnya. Senator asal Tanjabbar itu juga mendoakan agar daerahnya senantiasa mendapat keberkahan. “Semoga Allah SWT memberikan rahmat, kemudahan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Tanjung Jabung Barat, serta menjadikan daerah ini sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur,” tutupnya. (Rbs/Ben)

Tebo, Jambi – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi, Dr. Hj. Elviana, M.Si., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kantor Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Rabu (30/7/2025). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa Teluk Kayu Putih, Kepala Desa Teluk Kayu Putih, Camat VII Koto, Asisten II Setda Kabupaten Tebo, serta Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tebo. Dalam paparannya, Elviana yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menyampaikan materi bertema “Pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika bagi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Ia menegaskan pentingnya sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan—yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR RI, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara—hingga ke tingkat desa. “Sosialisasi ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan, bahkan hingga ke pelosok desa. Pancasila dan tiga pilar lainnya harus menjadi panduan hidup seluruh warga negara,” ujar Elviana. Menurutnya, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan sangat penting di tengah tantangan isu kebhinekaan yang terus berkembang. Ia berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “NKRI adalah harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia. Penanaman nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan sebagai fondasi dalam menjaga keutuhan bangsa,” pungkasnya. (Rbs/Ben)

Tanjab Barat, Jambi — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, H. Abu Bakar Jamalia, menggelar kegiatan coffee morning bersama sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Rabu (23/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di Warkop Mak Nyak, Jalan Sriwijaya, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, ini digelar dalam rangka masa reses anggota DPD RI yang berlangsung dari 18 Juli hingga 6 Agustus 2025. Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya para tenaga honorer di daerah. Dalam keterangannya kepada awak media, H. Abu Bakar Jamalia yang akrab disapa Dato menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya terkait kejelasan status kepegawaian mereka. “Teman-teman honorer di pemerintahan sudah banyak yang mengabdi, bahkan ada yang sudah bekerja selama 10 hingga 20 tahun. Kinerja mereka sudah teruji dan patut mendapat perhatian,” ujar Dato. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan dibawa ke tingkat pusat, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia. “Apa yang menjadi pembahasan hari ini akan saya sampaikan di pusat. Harapannya, para honorer yang telah lama mengabdi dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh waktu,” tegasnya. Para tenaga honorer yang hadir menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh senator asal Jambi itu. "Kami berterima kasih atas perhatian beliau. Semoga perjuangan beliau bisa menjadi jalan bagi kami untuk memperoleh status sebagai PPPK penuh waktu,” ungkap salah satu perwakilan tenaga honorer. (Rbs/Ben)

Jambi (17/7/2025) – Kantor DPD RI Provinsi Jambi menerima kunjungan kerja dari Bagian Hukum, Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) Sekretariat Jenderal DPD RI dalam rangka menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) DPD RI Nomor 5 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kamis (17/7), bertempat di Ruang Rapat Kantor DPD RI Provinsi Jambi, Jalan Pattimura No. 100, Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jambi, Didik Sulistyono, S.Sos., yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut. Turut hadir dari Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jambi, Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jambi, yang ikut serta dalam kegiatan ini sebagai peserta aktif. Dalam sambutannya, Kepala Kantor menyampaikan harapan agar seluruh pegawai PPPK yang dilantik pada tahun 2024 dan 2025 dapat mengikuti kegiatan ini dengan saksama. “Saya berharap para pegawai PPPK dapat memahami secara utuh substansi Peraturan Sesjen Nomor 5 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan menjaga integritas,” ujarnya. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi. Hadir sebagai pemateri antara lain Kepala Bagian Hukum Biro OKK Selly Sumanty, S.H., M.E. Kepala Subbagian Produk Hukum, Iswan Cahyadi, S.H., M.H.serta dari BKD Provinsi Jambi yakni Sekretaris BKD Drs. Hambali, M.Si., dan Analis Tata Praja Cindy Larasati, S.IP., M.M. Paparan pertama disampaikan oleh Drs. Hambali, M.Si., yang menjelaskan pokok-pokok aturan disiplin ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. “Kunci agar selamat menjalani masa kerja hingga akhir jabatan adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Biro OKK Selly Sumanty, S.H., M.E., memberikan penjelasan tentang proses panjang pengangkatan PPPK tahun 2025, termasuk tantangan dan solusi yang telah dilalui hingga berhasil mengangkat 164 pegawai PPPK di lingkungan DPD RI. “Penerapan disiplin penting agar tidak ada disparitas antara PNS dan PPPK. Perbedaannya hanya pada bentuk perjanjian kerjanya. Jika kinerja tidak optimal, maka kontrak kerja dapat tidak diperpanjang,” jelasnya. Selanjutnya, Iswan Cahyadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Sesjen Nomor 5 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan norma teknis yang belum secara rinci diatur dalam regulasi yang lebih tinggi. “Persesjen ini disusun menyesuaikan dengan karakteristik kelembagaan DPD RI, tetapi dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan UU ASN,” ujarnya. Kegiatan sosialisasi ditutup pada pukul 12.05 WIB dengan pembacaan doa, sesi foto bersama, dan ramah-tamah. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman serta komitmen seluruh pegawai PPPK dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. (Rbs/Ben)

Jambi – Dalam rapat dengan kementrian terkait Rabu 9/7/2025 Anggota DPD RI asal Provinsi Jambi, Dr. Dra. Hj. Elviana, M.Si., mengungkapkan keresahan para kepala desa terkait kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih yang dinilai justru membebani desa karena harus menggunakan Dana Desa. Ia menilai program tersebut tidak transparan dan belum tersosialisasi dengan baik kepada pemerintah desa. Dalam pernyataannya, Elviana mempertanyakan sumber pendanaan koperasi yang sampai saat ini masih belum jelas. Bahkan, dalam salah satu rapat, seorang anggota sempat bertanya mengenai pendanaannya, namun dijawab bahwa yang mengetahui hanya Menteri Keuangan. *"Apakah Menteri Desa tidak ikut rapat dengan Menteri Keuangan? Ini menjadi pertanyaan banyak kepala desa karena mereka merasa program ini tidak disosialisasikan secara menyeluruh,"* tegas Elviana. Ia mengungkapkan bahwa dalam kunjungan Menteri Desa ke Jambi, para kepala desa dikumpulkan dan diberi pernyataan bahwa jika koperasi tidak dibentuk, maka Dana Desa akan dipotong. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan anggapan bahwa program ini adalah inisiatif Menteri Keuangan. "*kalau tidak dibentuk lembaganya dana desa akan dipotong oleh Menteri Keuangan, jadi seakan-akan program ini program Menteri Keuangan, dimata teman-teman Kepala Desa.Katanya tidak menggunakan Dana Desa, tapi untuk membentuk badan hukum koperasi saja sudah pakai Dana Desa*,"ujarnya. Biaya notaris yang mencapai Rp2,5 juta hingga Rp3 juta untuk pembentukan koperasi dianggap membebani operasional kepala desa. Padahal, jumlah tersebut sudah menghabiskan sekitar 3 persen dari anggaran Dana Desa yang terbatas. Elviana juga menyoroti pernyataan bahwa pembiayaan koperasi akan berasal dari pinjaman bank tanpa bunga, namun cicilannya tetap menggunakan Dana Desa. *"Itu kan sama saja bahasanya, sama saja bahwa Koperasi Merah Putih ini akan menggunakan Dana Desa yang hanya Rp1 miliar itu,"* tambahnya. Sebagai senator asal daerah, Elviana mengaku pesimis dengan keberhasilan program ini jika tidak dikelola secara serius dan profesional. Terlebih banyak desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola koperasi, apalagi yang melibatkan kegiatan simpan pinjam. *"Kalau tidak diurus betul, Koperasi Merah Putih ini, nggak ada pengalaman mereka mengelola uang itu Buk”* tutupnya. (ben)